Setelah jatuhnya Presiden Suharto di tahun 1998, Indonesia memasuki tahap sejarah begitu penting. Era reformasi telah menghantarkan Indonesia pada era pemerintahan lebih demokratis dengan ditandai oleh terselenggaranya Pemilihan Umum langsung para anggota legislatif dan eksekutif yang lebih bebas dan terbuka. Otoritarianisme panjang yang sebelumnya menimbun begitu banyak masalah, segera direspons dengan upaya reformasi menyeluruh, yang mencakup tidak saja aspek-aspek politik, ekonomi, sosio-kultural, dan keamanan, namun juga reformasi sistem hukum di Indonesia. Oleh karena itu, untuk pertama kalinya kita saksikan dalam sejarah Indonesia, berbagai perubahan di bidang hukum terjadi, tidak saja perubahan perundangan-undangan dan peraturan pemerintah, namun yang lebih substansial, perubahan konstitusi negara. Maka, derap perubahan pun kini terus bergulir, dan secara bertahap diharapkan dapat membawa kehidupan yang lebih baik di masa mendatang.

Namun tak dapat dipungkiri, di tengah tumbuhnya harapan tatanan kehidupan Indonesia yang lebih baik ini, tantangan berat harus dihadapi. Berbagai peristiwa tragis telah terjadi, seperti Kerusuhan Mei 1998, Bom Bali 2002, Bom Hotel Marriott Jakarta 2003, Bom Kuningan Jakarta 2004, serta berbagai kerusuhan bernuansa etnik dan agama yang memakan begitu banyak korban, sebagiamana terjadi di Ambon (Maluku), Sampit dan Sambas (Kalimantan) serta Poso (Sulawesi). Bangsa Indonesia juga harus menanggung beban sejarah kekerasan yang begitu berat akibat beruntunnya peristiwa kekerasan yang terjadi di Papua dan Aceh.

Belum pula kita dapat lepas dari beban sejarah kekerasan ini, bangsa Indonesia harus menanggung beban penderitaan lebih berat akibat bencana alam besar yang terjadi beruntun. Bencana akibat gempa bumi, tanah longsong, banjir, pembakaran hutan, dan tsunami, terus terjadi silih berganti. Kini, Indonesia pun sempoyongan digebrak musibah demi musibah yang memakan begitu banyak korban harta dan jiwa. Penduduk Indonesia yang berjumlah lebih dari 220 juta jiwa seperti menjelma menjadi ”kerumunan besar” yang tak berdaya mengatasi berbagai masalah.

Dalam konteks inilah, buku Direktori Peacebuilding Indonesia edisi ke-2 ini diterbitkan. Kita menyadari sepenuhnya, kerumunan besar rakyat Indonesia harus menggalang diri, mentransformasikan keberadaannya menjadi baris-barisan sosial yang tertata rapi untuk melakukan kerja mencari solusi. Rakyat Indonesia harus berbaris dalam organisasi-organisasi yang memiliki visi dan misi jelas. Satu sama lain dari barisan organisasi ini harus bersinergi, berbagi tugas untuk mencapai satu tujuan luhur--menciptakan Indonesia yang demokratis, bebas dari pelanggaran hak-hak azasi manusia, berkeadilan, dan penuh kedamaian.

Pada buku edisi pertama Direktori Peacebuilding Indonesia, memuat nama, alamat, dan program-program dari 465 lembaga swadaya masyarakat (LSM) maupun pemerintah. Dalam edisi ke-2 ini, dilakukan penelusuran ulang terhadap LSM dan lembaga pemerintah itu. Dicoba dilakukan updating dengan melakukan pendaftaran kembali sehingga keberadaan dari setiap lembaga benar-benar dipastikan. Dari proses panjang ini, akhirnya diperoleh 301 organisasi yang terdiri dari 273 organisasi masyarakat sipil, 30 lembaga donor dan lembaga internasional, serta 8 lembaga penyedia training.

Apa kegunaan dari daftar nama-nama lembaga yang terhimpun dalam buku ini? Dengan kita menyadari bahwa permasalahan berat tengah dihadapi bangsa ini, kita membutuhkan inisiatif, upaya, dan kepemimpinan kolektif (collective leadership). Kita memerlukan sinergi berbagai kekuatan yang ada dalam masyarakat. Kita perlu menggalang kerjasama lebih erat sehingga tercipta jaringan besar antara unsur pemerintah, masyarakat dan dunia usaha untuk membuat terobosan-terobosan baru mengatasi berbagai persoalan yang ada. Kita perlu banyak orang, banyak lembaga yang dapat “banyak bicara, banyak bekerja” untuk menggalang kebersamaan, menumbuhkan keinsyafan, merealisasikan gagasan-gagasan untuk penyelamatan bangsa.

Semoga, buku ini dapat membantu menumbuhkan jaringan kerja nyata untuk terciptanya sebuah gerakan kerja besar, yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh rakyat yang kini telah lama menderita.

Jakarta, 5 Maret 2007

Keputusan Pemerintah menyalurkan subsidi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) Rp 100 ribu per kepala keluarga (KK) miskin, memunculkan fenomena tersendiri di lapangan Semisal, di Desa Bonorowo, Kecamatan Bonorowo, Kabupaten Kebumen, mendadak banyak warga yang mengaku miskin. Mereka berduyun-duyun mendatangi kantor desa setempat untuk meminta didaftar sebagai warga miskin.

Hal itu terungkap dalam Seminar ‘Membebaskan Desa dari Kemiskinan yang diselenggarakan Institut Studi Untuk Penguatan Masyarakat (Indipt) Kebumen, Rabu (21/9), di aula Departemen. Agama Kebumen. Tampil sebagai pembicara, Muhammad Barori MSi, staf pengajar STPMD ‘APMD’ Yogyakarta. Akhmad Murtajib SAg, Direktur Indipt Kebumen, dan Drs Sabar Irianto, Kepala Bidang (Kabid) Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kebumen.

Oleh: Edi Suharto, Ph.D
(International Policy Fellow/Analyst, Central European University, Hungary)

KEMISKINAN masih merupakan isu sentral di Indonesia.
Meskipun kemiskinan pernah menurun tajam pada kurun waktu 1976-1996, yaitu dari 40,1%
menjadi 11,3% dari total penduduk Indonesia, orang miskin
meningkat kembali pada periode 1996-1999.

Akibat krisis multidimensi yang menerpa Indonesia, jumlah penduduk miskin pada periode 1996-1998, meningkat
tajam dari 22,5 juta jiwa (11,3%) menjadi 49,5 juta jiwa (24,2%) atau bertambah sebanyak 27,0 juta jiwa (BPS, 1999).

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) melaporkan ancaman kekerasan terhadap aktifis
lingkungan Aceh Tenggara ke Mabes Polri karena Walhi dan organisasi non-pemerintah
lainnya berupaya menghentikan penebangan liar.

"Ironis, aktifis yang melakukan upaya penyelamatan lingkungan, khususnya penghentian
praktek pembalakan liar tanpa kenal lelah justru mendapatkan ancaman," kata
pengacara Tim Pembela Aktifis Walhi Bambang Antariksa, yang merupakan salah satu yang
diancam, ketika melapor ke Mabes Polri di Jakarta, Kamis.